JAMBI28TV, BATANGHARI – Dana publikasi yang dialokasikan untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dinilai tidak transparan. Hingga saat ini, pencairan dan pengelolaan anggaran tersebut tidak terbuka kepada awak media.
Dugaan ketidaktransparanan ini menimbulkan keresahan di kalangan media, terutama karena hanya sebagian media yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama. Beberapa media, termasuk media online, cetak, dan televisi, diketahui telah menjalin kerja sama dengan Diskominfo, sementara beberapa media lainnya justru dikeluarkan tanpa penjelasan yang jelas.
Tuntutan Transparansi dari DPRD dan BPK
Atas kondisi ini, sejumlah pihak meminta DPRD Kabupaten Batang Hari untuk turun tangan sebagai perwakilan rakyat. Mereka mendesak adanya penjelasan resmi terkait alokasi dan pencairan dana publikasi agar tidak terjadi diskriminasi dalam kerja sama media.
“Jika anggaran sudah ditetapkan, seharusnya digunakan untuk mendukung seluruh media yang aktif memberitakan kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan Kabupaten Batang Hari. Tidak boleh ada pilih kasih dalam pendistribusiannya,” ujar seorang jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, desakan juga datang agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit atas penggunaan anggaran publikasi media. Hal ini bertujuan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan sesuai peruntukannya.
Keluhan Awak Media terhadap Diskominfo
Beberapa wartawan yang telah lama menjalin kerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Batang Hari mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan setiap bulan untuk pembayaran berita.
“Sebelumnya, setiap berita dihargai Rp100 ribu, sekarang naik menjadi Rp150 ribu. Itu untuk peliputan kegiatan bupati, wakil bupati, sekda, dan PKK. Setiap bulan, kami ditargetkan membuat 10 berita,” ujar seorang wartawan.
Namun, ia menyoroti adanya praktik yang tidak adil, di mana beberapa wartawan yang tidak aktif meliput justru tetap mendapatkan pembayaran saat pencairan dana publikasi.
“Kami yang rutin meliput tidak tahu berapa total anggaran yang dikeluarkan setiap bulan. Tapi, saat pencairan, ada orang yang tiba-tiba muncul dan menerima dana, padahal kami tidak pernah melihat mereka meliput,” ungkapnya.
Harapan untuk Keterbukaan Anggaran Publikasi
Para awak media berharap agar Diskominfo Kabupaten Batang Hari lebih transparan dalam mengelola anggaran publikasi.
“Setiap tahun, anggaran publikasi selalu ada, tetapi penggunaannya selalu tertutup. Seharusnya ini terbuka untuk umum agar semua media bisa mendapatkan kesempatan yang sama,” pungkas salah seorang jurnalis.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan pihak terkait dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa anggaran publikasi benar-benar digunakan sesuai prinsip transparansi dan keadilan. (Ilham)
