JAMBI28.TV, BATANGHARI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor di ruang komisi DPRD Batanghari, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini digelar sebagai langkah konkret legislatif dalam memediasi sengketa lahan yang melibatkan warga lokal dan masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Dusun Sialang Pungguk dengan pihak perusahaan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batanghari, Sukron, dengan didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam pembukaannya, Sukron menegaskan bahwa intervensi dan kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan ini. Langkah mediasi sejak dini dinilai krusial demi mencegah munculnya gesekan sosial di lapangan.
“Kami berharap seluruh pihak yang hadir hari ini dapat menyajikan data yang konkret dan akurat. Hal ini penting agar kita bersama-sama bisa merumuskan kesepakatan yang adil bagi semua pihak,” ujar Sukron.
Guna mencari solusi yang menyeluruh, RDP kali ini menghadirkan jajaran pejabat berwenang secara lengkap. Di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Batanghari, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Batanghari, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Batanghari.
Mengingat persoalan lahan di Dusun Sialang Pungguk telah menjadi atensi serius dari pemerintah daerah, Sukron mengimbau agar seluruh pihak yang bersengketa menahan diri. Ia meminta masyarakat maupun perusahaan untuk tetap menjaga kondusivitas di lapangan serta selalu mengedepankan musyawarah mufakat.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRD Batanghari berkomitmen untuk mengawal ketat perkembangan konflik agraria ini hingga tuntas. Pihak legislatif juga menginstruksikan dinas teknis terkait untuk segera melakukan verifikasi data kepemilikan lahan secara faktual di lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak adat warga SAD terlindungi dengan baik tanpa harus mengganggu iklim investasi dari para investor di daerah tersebut.
