Pembangunan Tol Jambi-Betung dan Jambi-Rengat Butuh Dana Jumbo, Bank Jambi Tidak Ikut Pembiayaan

JAMBI28.TV, JAMBI – Proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi membutuhkan anggaran sangat besar. Tol Jambi-Betung diperkirakan memerlukan dana hingga Rp 25 triliun, sementara pembangunan tol Jambi-Rengat menuju Riau diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 100 triliun.

Meski nominalnya besar dan proyek ini bertujuan menghubungkan Jambi dengan provinsi tetangga, Bank Jambi sebagai bank milik daerah ternyata belum terlibat dalam pembiayaan proyek ini.

Seorang pejabat internal bank menyatakan bahwa saat ini Bank Jambi masih memilih untuk fokus pada pembiayaan di tingkat daerah.

Untuk pembangunan Tol Jambi-Betung, PT Hutama Karya akan menggandeng beberapa bank dalam bentuk kredit sindikasi senilai Rp 6,36 triliun, atau sekitar 25 persen dari total kebutuhan dana Rp 25,192 triliun.

Kredit sindikasi ini memungkinkan beberapa bank atau lembaga pembiayaan bersama-sama memberikan pinjaman untuk satu proyek besar. Hingga kini, belum diumumkan bank-bank mana saja yang terlibat dalam skema ini.

Sebagian besar dana pembangunan tol tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Dari total pembiayaan proyek Jambi-Betung, sekitar 75 persen berasal dari suntikan ekuitas PMN yang akan dikembalikan kepada Kementerian PUPR secara bertahap selama 10 tahun.

Hutama Karya, sebagai pelaksana proyek dan perusahaan BUMN yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, menerima dana PMN Tunai sebesar Rp 23,85 miliar pada 2022 (periode I), Rp 7,5 triliun pada periode II, dan mengajukan tambahan Rp 30,56 triliun pada tahun 2023. Dana ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap pertama.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa penyelesaian proyek jalan tol, termasuk ruas Jambi-Pekanbaru sepanjang 350 km, memerlukan investasi sekitar Rp 100 triliun. Untuk proyek ini, Hutama Karya akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama Kementerian PUPR.

Saat ini, Hutama Karya memiliki utang sekitar Rp 42 triliun. Namun, dengan rencana Indonesia Investment Authority (INA) untuk membeli tiga ruas tol senilai Rp 34 triliun, perusahaan berharap dapat mengurangi beban utang menjadi sekitar Rp 10 triliun, yang dinilai masih bisa dikelola dari pendapatan ruas tol yang ada.

Dalam rapat dengan DPR, Komisi XI menyetujui tambahan PMN sebesar Rp 7,5 triliun kepada Hutama Karya untuk pembangunan lima ruas tol baru, termasuk Sigli–Banda Aceh, Kisaran–Indrapura, Pekanbaru–Dumai, Indralaya–Muara Enim, dan Penanjung–Bengkulu.

Tambahan modal ini dipastikan akan menjadi setoran pemerintah sebagai pemegang saham tunggal Hutama Karya, guna mendukung percepatan proyek infrastruktur nasional. (*)