![Kecelakaan Maut di Jalan Jambi-Muara Sabak, Satu Tewas dan Dua Luka [JAMBI28TV/Ist]](https://i0.wp.com/jambi28.tv/wp-content/uploads/2025/05/2-49.jpg?resize=75%2C75&ssl=1)
JAMBI28TV, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengaturan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (Pindar) serta skema Buy Now Pay Later (BNPL), guna mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan, sekaligus melindungi konsumen dan masyarakat. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyesuaian ketentuan mengenai batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTI dan penguatan regulasi terhadap skema BNPL yang semakin populer di kalangan masyarakat.
Penyesuaian Batas Maksimum Manfaat Ekonomi LPBBTI
OJK telah menetapkan perubahan batas maksimum manfaat ekonomi LPBBTI per hari, yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.05/2023. Perubahan ini berlaku mulai 1 Januari 2025 dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendanaan di sektor produktif dan UMKM, serta memperkuat ekosistem industri keuangan berbasis teknologi.
Menurut ketentuan baru, batas maksimum manfaat ekonomi per hari untuk LPBBTI dibedakan berdasarkan sektor konsumtif dan produktif, serta jenis usaha (mikro, kecil, menengah). Berikut adalah rincian batas maksimum tersebut:
| Tenor | Konsumtif | Produktif |
|---|---|---|
| Mikro dan Ultra Mikro | 0,3% (≤ 6 bulan) | 0,275% (≤ 6 bulan) |
| 0,2% (> 6 bulan) | 0,1% (> 6 bulan) | |
| Kecil dan Menengah | 0,1% (≤ 6 bulan) | 0,1% (> 6 bulan) |
OJK mempertimbangkan pentingnya pertumbuhan sektor LPBBTI yang dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama mereka yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan kinerja keuangan yang lebih baik bagi penyelenggara LPBBTI, serta mengurangi risiko bagi pemberi dana (lender).
Penguatan Pengaturan LPBBTI
Selain itu, OJK juga memperkenalkan penguatan pengaturan untuk memastikan bahwa layanan LPBBTI dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan penting yang diberlakukan adalah sebagai berikut:
- Batas Usia dan Penghasilan Penerima Dana: Penerima dana LPBBTI harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,00 per bulan. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2027.
- Klasifikasi Pemberi Dana: Pemberi dana LPBBTI akan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pemberi Dana Profesional (misalnya lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum, dan individu dengan penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun) dan Pemberi Dana Non Profesional (individu dengan penghasilan di bawah Rp500 juta per tahun). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan yang masuk ke dalam industri.
- Pembatasan Nominal Outstanding Pendanaan: Pemberi Dana Non Profesional hanya dapat menempatkan dana maksimal 10% dari total penghasilan tahunan mereka pada satu penyelenggara LPBBTI, dengan batas nominal outstanding pendanaan sebesar 20%.
Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat muncul akibat ketidaksesuaian antara kapasitas keuangan pemberi dana dan kemampuan penerima dana untuk membayar kembali pinjaman.
Regulasi Skema Buy Now Pay Later (BNPL)
Selain LPBBTI, OJK juga tengah mempersiapkan pengaturan terkait skema Buy Now Pay Later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan. Program BNPL yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan membayar cicilannya kemudian ini telah berkembang pesat, tetapi juga membawa potensi risiko bagi konsumen, terutama terkait dengan jebakan utang atau debt trap.
Untuk mengatasi hal ini, OJK menetapkan beberapa ketentuan penting, antara lain:
- Persyaratan Usia dan Pendapatan: Nasabah yang menggunakan fasilitas BNPL harus berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, dengan penghasilan bulanan minimal Rp3.000.000,00.
- Pemberitahuan kepada Nasabah: Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL diwajibkan untuk memberikan notifikasi kepada nasabah mengenai perlunya kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas BNPL, serta mencatat transaksi debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Pengaturan ini akan mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2027 dan bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi konsumen yang menggunakan skema BNPL, serta memastikan bahwa perusahaan pembiayaan beroperasi dalam kerangka yang jelas dan terukur.
Mendukung Pengembangan Industri Keuangan Berkelanjutan
OJK berharap penguatan regulasi ini dapat mendorong industri jasa keuangan berbasis teknologi untuk tumbuh secara efisien dan berkelanjutan, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko finansial.
Dengan pengaturan yang lebih ketat dan terstruktur, OJK bertujuan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan sektor produktif di Indonesia.(Tim)
Untuk informasi lebih lanjut tentang regulasi LPBBTI dan BNPL, kunjungi situs resmi OJK.
