JAMBI28.TV, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia melalui platform IDXCarbon. Acara ini berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada Senin (20/1/2025), menandai tonggak sejarah baru dalam ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. Sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPR RI, perwakilan negara sahabat, dan pelaku industri, turut hadir menyaksikan momen bersejarah ini.
Peresmian ini menjadi wujud implementasi konkret Indonesia terhadap Perjanjian Paris, khususnya Artikel 6, yang memungkinkan negara-negara berpartisipasi dalam perdagangan karbon global. Indonesia juga mempertegas komitmennya melalui penguatan Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disampaikan paling lambat pada 10 Februari 2025.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pentingnya menjaga integritas dalam sistem perdagangan karbon. “Melalui elemen-elemen penting seperti Sistem Registri Nasional (SRN), pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), hingga Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE-GRK), kami memastikan unit karbon yang diperdagangkan memiliki standar integritas tinggi,” ujarnya.
Platform perdagangan karbon IDXCarbon memungkinkan pelaku usaha memperdagangkan kuota emisi (allowance) dan kredit karbon (carbon credit). Hingga akhir 2024, sebanyak 100 partisipan telah terdaftar sebagai pengguna jasa IDXCarbon, meningkat signifikan dari hanya 16 pengguna saat peluncurannya pada September 2023.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menekankan bahwa IDXCarbon mengintegrasikan praktik terbaik dari sistem perdagangan karbon global. “Dengan soliditas sistem kami, perdagangan internasional perdana ini menjadi bukti kesiapan Indonesia sebagai pemain penting dalam pasar karbon dunia,” ungkap Iman.
Dalam perdagangan perdana ini, sebanyak 1.780.000 ton CO2e telah diotorisasi untuk diperdagangkan. Unit karbon ini berasal dari berbagai sektor energi, termasuk proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi, konversi sistem pembangkit menjadi combined cycle, hingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga air mini hidro.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan apresiasi atas kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat realisasi perdagangan karbon ini. “Selamat atas kepemimpinan pemerintah Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu tiga bulan, Indonesia mampu menghadirkan sistem perdagangan karbon internasional yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Mahendra.
Keberhasilan perdagangan karbon luar negeri bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, perbankan, hingga filantropi. Menteri Hanif menekankan bahwa kolaborasi kolektif adalah kunci utama dalam mencapai keberlanjutan ekosistem karbon yang inklusif, transparan, dan adil.
Dengan peresmian ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan kepemimpinannya dalam perdagangan karbon, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai negara yang berkomitmen pada ekonomi hijau. Semangat kolektif dari semua pihak diharapkan mampu mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan target global dalam mengatasi perubahan iklim. (Agus)
