JAMBI28.TV, BATANGHARI – Pasca Muhammad Fadhil Arief, Bupati Batanghari, meminta para Kepala Desa dan BPD untuk menghentikan pembahasan masalah gaji, yang menurutnya hanya akan menyakiti hati rakyat, M. Nuh, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI), angkat bicara dengan nada tegas dan penuh emosi.
“Kalau bicara soal mengutamakan kepentingan masyarakat, saya sepakat dengan Pak Bupati. Tapi, jangan lupa! Kami, perangkat desa, juga manusia! Tahun 2024, selama empat bulan gaji kami tidak dibayar, dan di tahun 2025 baru bulan Januari yang dibayar. Tapi, kami tetap setia melayani masyarakat tanpa henti. Tidak ada satu pun pelayanan yang terabaikan di kantor desa se-Batanghari!” seru M. Nuh dengan suara lantang saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (03/03/2025).
Namun, M. Nuh menegaskan bahwa dirinya dan seluruh perangkat desa se-Batanghari hanya meminta hak mereka yang tertunda sejak tahun 2024 segera dibayar. “Kami bukan robot! Kami butuh gaji untuk hidup, untuk menghidupi keluarga. Gaji kami bukanlah sesuatu yang mewah, tapi hak yang diatur oleh undang-undang. Ini bukan tentang kesejahteraan rakyat, ini tentang kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kami yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Bupati!” tegasnya dengan nada tinggi.
“Gaji kami tidak ada hubungannya dengan hak rakyat. Tapi, bagaimana kami bisa fokus bekerja jika gaji tidak dibayar? Apalagi di bulan Puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, momen sakral bagi umat Islam. Mayoritas aparatur desa di Batanghari adalah Muslim. Kami sangat menantikan gaji itu dibayar secepatnya!” tambahnya dengan suara bergetar.
M. Nuh juga menegaskan bahwa penundaan pembayaran gaji tahun 2024 telah diakui sebagai hutang oleh pemerintah daerah Batanghari. “Ini bukan omong kosong! Hutang ini sudah diakui oleh pemda, seperti yang disampaikan Pak Sekwan dalam pertemuan sebelumnya. Artinya, pemda wajib membayar hutang itu. Jangan sampai kami diperlakukan seperti warga kelas dua!” tandasnya dengan penuh amarah.
Sebelumnya, dalam sambutannya pada acara Penyambutan dan Tasyukuran pasca-pelantikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Serambi Rumah Dinas Bupati, Sabtu (1/3/2024), Fadhil Arief, yang didampingi Wakil Bupati H. Bakhtiar, meminta para Kepala Desa dan BPD untuk menghentikan pembahasan masalah gaji. “Jangan lagi, Pak Kades dan BPD, membicarakan gaji! Itu hanya akan melukai rakyat. Rakyatlah yang harus kita selamatkan, bukan kepentingan pribadi kita!” tegasnya dengan nada keras.
Fadhil Arief menegaskan bahwa ketika negara dihadapkan pada pilihan sulit antara memberhentikan pegawai atau rakyat tidak makan, pilihannya adalah rakyat harus makan. “Lebih baik pegawai diberhentikan daripada rakyat kelaparan. Kita semua adalah pelayan rakyat! Kepentingan orang banyak harus didahulukan!” paparnya dengan suara meninggi.
Ia juga memprediksi bahwa ekonomi global baru akan stabil pada akhir 2025. Situasi ini diperburuk dengan sikap sebagian negara yang mulai memprioritaskan kepentingan sendiri. “Blok-blok ekonomi sekarang hancur berantakan. Setiap negara hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini situasi yang sangat memprihatinkan!” ujarnya dengan nada frustrasi.
“Oleh karena itu, mari kita hadapi ini bersama-sama! Kurangi ego, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus bersatu dan saling mendukung!” tandasnya dengan semangat yang menggebu-gebu, namun tetap menyisakan pertanyaan: apakah perangkat desa akan terus menjadi korban dari kebijakan yang dianggap mengabaikan hak mereka? (Ilham)
