JAMBI28.TV, MUARA BULIAN – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bulian, Dede Mulyadi Menghadiri rapat antar aparat penegak hukum Daerah Hukum Kabupaten Batanghari yg bertempat di Kejaksaan Negeri Batang hari. Acara Ini Dihadiri Oleh Bupati Batanghari, Ketua DPRD Batanghari ,Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala BNNK, Kapolres Batanghari, Komandan Kodim, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Bulian.
Selain membahas koordinasi antarinstansi dalam menangani perkara menjelang libur Idulfitri 2025, pertemuan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, dalam rapat kalapas bulian sampaikan tentang dengan batas akhir pengiriman tahanan oleh APH dan mengingat kepada Aparat Penegak Hukum dimasa cuti bersama hari raya Idul Fitri masa perpanjangan yang sudah habis(monitoring over staying) dan surat ijin kunjungan bagi tahanan yg akan dibesuk atau dikunjungi oleh keluarga dihari raya Idul Fitri Selanjutnya meminta bantuan pengamanan dari Polres dan TNI AD kodim batang hari membantu keamanan di lapas muara selama bulan suci Ramadhan dan kunjungan hari raya Idul Fitri.
Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kalapas Muara Bulian, guna memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat APH pentingnya sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum dalam memastikan kelancaran eksekusi putusan pengadilan.
“Kami siap mendukung koordinasi yang lebih baik guna memastikan setiap proses peradilan dan eksekusi putusan pengadilan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebagai penutup, kegiatan ini diakhiri dengan buka puasa bersama, yang menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kerja sama antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Batang Hari.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antarinstansi semakin solid dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan serta pelayanan hukum bagi masyarakat. (Ilham)
