Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mendorong pemerintah untuk tidak hanya memikirkan jangan pendek namun juga memikirkan jangka panjang terkait persoalan banjir yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi.
Edi Purwanto menyebut bahwa selain memberikan solusi jangka pendek dengan memberikan bantuan, pemerintah juga harus memikirkan jangka panjang, sehingga persoalan banjir yang terjadi saat ini benar-benar menjadi kajian yang serius.
“Pertama bisa saja hutan kita sudah gundul, kemudian upaya kita untuk melakukan penghijauan seperti apa, kemudian yang kedua sistem drainase kita seperti apa. Ini harus betul-betul di kaji. Kemudian ketiga bisa saja mohon maaf akibat ketidakpatuhan pemilik-pemilik tambang misalnya bekas tambang batu bara yang sudah diambil dan tinggal menjadi terowongan tidak dilakukan reklamasi,” kata Edi, Senin (15/1)
Beberapa hal inilah yang disebutkan Edi Purwanto harus betul-betul dikaji. Sebab itu Edi Purwanto meminta agar pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi.
“Tinjauannya harus komprehensif sehingga 10 tahun kedepan tidak ada lagi kita menghadapi kondisi yang sama seperti saat ini,” ujarnya.
Edi menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang melanda beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jambi. Edi meminta agar pemerintah bisa melakukan upaya-upaya pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk dengan mendirikan titik kumpul darurat serta dapur umum bagi masyarakat terdampak. Hal ini mengingat banjir yang belum surut dibeberapa wilayah sehingga perlu di bangun posko-posko termasuk juga posko kesehatan.
“Tentu kita prihatin dengan kondisi banjir dibeberapa wilayah di Jambi dan saya pikir jangka pendeknya pemerintah perlu melakukan upaya bantuan-bantuan, seperti baju, selimut makanan itu perlu dilakukan, termasuk juga kesehatan masyarakat, balita, anak-anak, lansia yang rentan kesehatannya,”ujarnya.
Selain itu, secara anggaran disampaikan Edi bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki anggaran belanja tidak terduga (BTT). Tidak hanya pemerintah Provinsi, kabupaten/kota pun kata Edi juga memiliki anggaran BTT yang dapat dipergunakan.
“Setiap daerah tentu punya anggaran di BPBD, Provinsi punya anggaran BTT termasuk kabupaten/kota punya BTT. Nah anggaran ini di kelola dengan baik untuk penanggulangan masyarakat yang terdampak banjir ini,” jelasnya.
Di samping itu, Edi juga menyebut perlu juga dilakukan koordinasi terkait dengan donasi-donasi yang diberikan oleh donatur. Hal ini agar donasi yang diberikan dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang terdampak.
“Kemudian para donatur-donatur yang memberikan donasinya bisa dikoordinasikan sehingga satu pintu, jadi distribusinya terakomodir ke titik-titik yang membutuhkan bantuan,” kata Edi.(*)
