KUALA TUNGKAL (JAMBI28 TV) — Puluhan Masa dari Aktivis Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Senin (23/04/2018) geruduk kantor Bupati Tanjab Barat untuk menyampaikankan dan menuntut ketegasan Pemkab dan DPRD Tanjab Barat serta Aparat penegak Hukum,yang merupakan institusi yang dapat menerima aspirasi terkait permasalahan yang menjadi Sorotan oleh Aktivis JPK saat ini.
Koordinator Lapangan (Korlap) Muklis Harianto memaparkan adapun tuntutan yang mereka sampaikan antara lain Kasus Pipanisasi yang terkesan lenyap ditelan bumi, mempertanyakan keberadaan PT.GJE di Tanjung Jabung Barat, kemudian mempertanyakan kegiatan Barang dan Jasa yang tidak melibatkan perusahan CV/PT yang ada di Tanjab Barat.
“Sehingga Perusahan lokal hanya menjadi penonton saat mengelola pekerjaan Proyek APBD Tanjab Barat” papar Muklis.
Selain itu juga lanjut Muklis, juga mempertanyakan Hasil Audit BPK dan Inspektorat Tanjab barat untuk kegiatan Proyek APBD Tanjab Barat Tahun angggaran 2017 lalu,seperti pekerjaan Pengerasan Jalan Arah Pelabuhan Roro yang telah menghabiskan dana Puluhan Milyar Rupiah dengan menggunakan anggaran APBD Tanjab Barat tahun 2017 lalu,dan termasuk yang menjadi sorotan adalah terkait ditempatkannya mantan Napi yang tersandung kasus tindak pidana korupsi beberapa tahun lalu di pemerintahan Tanjabbar.
“Saat ini dipekerjakan kembali menempati tempat strategis di istansi pemerintahan Tanjab Barat” ujarnya.
Menyikapi permasalahan tersebut massa menyampaikan sikap dan mendesak Pemerintah dan DPRD Tanjab Barat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami minta Pemkab dan DPRD Tanjabbar segera menyelesaikan permasalahan ini” ujar Muklis.
Sabri/Agus S
SR28 GROUP 2018
