Terima Keluhan Pedagang Ancol, Ketua DPRD Sarolangun Langsung Turun Ke Lapangan

JAMBI28TV, SAROLANGUN – Tindak lanjuti pengaduan pedagang kaki lima, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari langsung turun ke pusat jajanan kuliner Ancol meninjau lapak pedagang, Selasa sore di titik keramaian depan rumah dinas Bupati Sarolangun. Pengaduan para PKL Ancol ini terkait intruksi Pemerintah menyuruh para PKL meninggalkan lapaknya dan merelokasi PKL ke ruko Pasar Bawah.

Dari informasi yang diperoleh media ini, hal ini terkait dengan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menargetkan Kota Sarolangun bersih dari PKL di semua jalur depan Rumah Dinas Bupati.

Tak mau dipindahkan, para PKL berencana melakukan aksi protes ke Pemerintah, namun mereka masih punya niat baik datang ke gedung Dewan, membawa masalah yang dihadapinya agar dapat diselesaikan. Sebagai langkah awal, beberapa perwakilan PKL spontan mengadukan masalah yang dihadapinya dengan pemerintah ini, ke gedung Dewan Kabupaten Sarolangun.

Para PKL mendesak Ketua DPR dan anggota DPR Sarolangun sebagai wakil rakyat untuk membantu membatalkan rencana Pemerintah tersebut, sehingga PKL tetap berdagang seperti biasanya.

Menanggapi masalah PKL Ancol ini, sebagai bukti kepeduliannya terhadap persoalan yang sedang dihadapi PKL, Ketua DPRD yang akrab dengan panggilan Bang Iton ini cepat tanggap dan turun langsung, walaupun dalam keadaan hujan.

“Para pedagang mengadukan permasalahan ini ke Dewan, mereka menyebut akan melakukan aksi perlawanan bila mereka dipindahkan,” kata Ketua Tontawi Jauhari.

Tontawi menyebut, turun langsung ke lokasi PKL ini adalah untuk  mengetahui langsung seperti apa keluhan PKL dan kondisi rilnya di lapangan.

“Saya turun langsung walaupun dalam keadaan hujan, untuk mengetahui seperti apa keluhan PKL dan kondisi ril di lapangan,” ucap Tontawi Jauhari.

Menindaklanjuti masalah ini, Ketua DPRD Tontawi Jauhari mengatakan akan mendudukkan masalah ini dengan Pemerintah, Sekda dan jajarannya, seperti apa solusi terbaik menyikapi PKL Ancol ini. Ia berharap jangan ada tindakan apa-apa terhadap PKL sebelum adanya’ persetujuan DPRD.