JAMBI28.TV, MUARABULIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari bergerak cepat merampungkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Kurang dari 30 hari sejak nota pengantar disampaikan, DPRD Batanghari langsung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2024 di gedung dewan, Kamis (27/3/2025).
Rapat paripurna penting tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, SP. Setelah disahkan dalam paripurna, dokumen rekomendasi LKPJ ini akan segera diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Gubernur Provinsi Jambi.
Akselerasi pembahasan ini terlihat dari kinerja tiga komisi di DPRD Batanghari yang mampu menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh instansi mitra kerja Pemkab Batanghari hanya dalam waktu dua hari.
Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi, menjelaskan bahwa percepatan serta pemajuan jadwal paripurna ini sengaja dilakukan karena agenda legislatif dipastikan akan sangat padat selepas hari raya Idulfitri.
“Awalnya mau mengadakan paripurna setelah hari raya Idulfitri. Namun sesudah lebaran terlalu banyak jadwal, kita harus membahas RPJMD hingga permasalahan perundang-undangan di legislasi. Ada 11 Ranperda yang akan dibahas, sehingga bulan April akan sangat padat,” ujar pria yang akrab disapa Bang Opie tersebut kepada awak media usai paripurna.
Opie menilai, kendati RDP komisi bersama mitra kerja berlangsung singkat dalam kurun waktu dua hari, proses penelaahan tetap berjalan efektif dan optimal karena berfokus pada evaluasi laporan pertanggungjawaban tertulis.
“RDP kemarin itu mengoptimalkan waktu karena kita tinggal membaca laporan pertanggungjawaban dan tidak mesti langsung turun mengecek ke lapangan. Nanti setelah LKPD dan ada hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru kita turun ke lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setelah menerima dan mengkaji LKPJ Bupati tahun 2024 ini, fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan justru harus lebih ditingkatkan.
“Karena kita sudah mengetahui capaian LKPJ yang didapat, maka ke depan DPRD tinggal mengoptimalkan sistem pengawasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkas Opie.
