JAMBI28TV, BATANGHARI – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Batanghari menerima audiensi antara Serikat Pekerja Bongkar Muat Jambi (SPBMJ) dan pihak perusahaan PT Distribundo Raya Wings Group Jambi. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan dan dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat.
Audiensi yang melibatkan SPBMJ, pihak PT Distribundo Raya Wings, serta Disnakerin Batanghari ini digelar sebagai tindak lanjut laporan masyarakat Desa Sungai Buluh. Sejumlah persoalan disampaikan dalam forum tersebut, mulai dari isu lingkungan hingga ketenagakerjaan.
Beberapa poin utama yang disoroti antara lain polusi udara berupa bau menyengat, kesenjangan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar, serta tata ruang perusahaan yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Selain itu, aktivitas keluar masuk kendaraan perusahaan juga disebut memicu gangguan lalu lintas dan kebisingan yang terjadi hampir tanpa mengenal waktu.
Tak hanya itu, SPBMJ juga menyoroti persoalan jam kerja sopir yang dianggap tidak manusiawi, dugaan pemotongan gaji karyawan tanpa dasar yang jelas dalam perjanjian kerja, serta minimnya tenaga kerja lokal dari Desa Sungai Buluh yang terserap di perusahaan tersebut.
Dalam audiensi tersebut, pihak serikat pekerja juga mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan perusahaan kerap diambil oleh pihak ketiga yang dinilai merugikan pekerja maupun masyarakat sekitar.
Namun, dalam jalannya pertemuan, mediator dari Disnakerin Kabupaten Batanghari sempat meninggalkan ruang rapat dengan alasan tugas luar. Hal ini mendapat sorotan dari peserta audiensi, mengingat peran mediator sangat penting dalam menjembatani kepentingan pekerja dan perusahaan berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Hari ini kami audiensi bersama pihak PT Distribundo Raya Desa Sungai Buluh bersama Disnakerin Kabupaten Batanghari dengan membawa laporan dari masyarakat. Keberadaan PT Wings di Sungai Buluh yang sudah hampir dua tahun berjalan dinilai telah menimbulkan berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujar Boy.
Ia menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah, khususnya Disnakerin, untuk hadir secara serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Perusahaan ini harus ditindak. Jika hanya sebatas teguran, kami akan terus mengawal dan melanjutkan perjuangan demi masyarakat Desa Sungai Buluh,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul, sekaligus mendorong adanya pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah terhadap aktivitas perusahaan agar tetap sesuai dengan aturan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. (Ilham)
