JAMBI28.TV, JAMBI – Data kependudukan menjadi salah satu elemen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Jambi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi memperkuat sinergi dalam pemanfaatan informasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kegiatan silaturahmi dan koordinasi KKI Provinsi Jambi bersama BPS Provinsi Jambi pada 28 September 2026.
Ketua KKI Provinsi Jambi, Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si, mengatakan hubungan kelembagaan dengan BPS menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan yang berbasis informasi statistik.
“Memanfaatan data dan statistik diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan kependudukan sekaligus mengoptimalkan peluang yang muncul dari bonus demografi,” ujar Prof. Junaidi.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Dr. Junaidi didampingi sejumlah pengurus KKI Provinsi Jambi. Di antaranya Dr. Evi Adriani, S.E., M.Si selaku Dewan Pengawas KKI, Hasminidiarty, S.E., M.Si selaku Wakil Ketua II, Yuslidar, S.P., M.Sos selaku Sekretaris, serta Suardi, S.E., M.Pd selaku Ketua Bidang Sekretariat.
Hadir pula Dwi Hastuti, S.E., M.Sc selaku Wakil Sekretaris dan Dr. Mufidah, S.E., M.Si selaku Anggota Bidang Kependudukan dan KB.
Kehadiran jajaran pengurus KKI tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun agenda bersama dengan BPS, terutama dalam bidang kajian, pemanfaatan statistik, dan isu kependudukan di Provinsi Jambi.
KKI dan BPS Jambi sepakat mengembangkan kerja sama secara berkelanjutan melalui kajian, forum ilmiah, diseminasi hasil penelitian, serta berbagai kegiatan terkait pemanfaatan statistik untuk kebutuhan daerah.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan bersama, tetapi juga menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha, S.E., M.E. menekankan pentingnya pemanfaatan statistik secara tepat untuk mendukung penyusunan berbagai program pemerintah.
BPS, kata dia, memiliki peran dalam menyediakan informasi statistik sekaligus memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan survei agar menggunakan metodologi yang tepat dan tidak terjadi duplikasi dalam pengumpulan informasi.
Pertemuan tersebut juga membahas peluang keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, termasuk Survei Biaya Hidup (SBH).
Selain itu, isu bonus demografi turut menjadi perhatian. Potensi bonus demografi di Jambi dinilai belum optimal sehingga diperlukan penguatan koordinasi antara BPS, BKKBN, BAPPEDA, KOMINFO, KKI Provinsi Jambi, serta pemantauan indikator kependudukan secara berkala.
“Pembahasan juga mencakup pentingnya integrasi SIGA, SIPERINDU, JDAC dan data BPS untuk memperluas akses informasi bagi pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun peneliti,” ujar Aidil.
Penguatan Forum Satu Data Indonesia dan peningkatan literasi statistik juga dinilai penting untuk menghadapi hoaks serta kesalahpahaman terhadap informasi statistik.
Sebagai tindak lanjut, KKI Provinsi Jambi akan menyusun sejumlah program kerja bersama BPS. Di antaranya forum kajian kependudukan, penyusunan Outlook Kependudukan Provinsi Jambi, serta pengembangan pemanfaatan berbagai sumber data.
Prof. Dr. Junaidi menekankan agar kerja sama tersebut menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan. Sementara Aidil Adha menyoroti pentingnya ketersediaan dan kualitas statistik dalam mendukung perencanaan pemerintah.
Melalui penguatan sinergi tersebut, KKI dan BPS Jambi mendorong agar data kependudukan tidak hanya menjadi informasi statistik, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam memahami dinamika masyarakat dan mendukung perencanaan pembangunan daerah. (Rilis)
