JAMBI28TV – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam memperkuat aksi iklim di tingkat lokal mendapat apresiasi dari World Wide Fund for Nature (WWF). Kota Jambi meraih penghargaan “The Most Improved City in WWF’s One Planet City Challenge 2019–2026”, sebagai kota dengan peningkatan terbaik dalam komitmen dan aksi menghadapi perubahan iklim.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dalam kegiatan Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten”, yang diselenggarakan WWF bersama ICLEI Indonesia di The Westin Gama Tower, Jakarta Selatan, Selasa (15/09/2026).
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen jangka panjang Kota Jambi dalam aksi iklim lokal melalui partisipasi dalam WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2019–2026, bersama 29 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Maulana juga turut mempresentasikan sejumlah program inovatif Pemkot Jambi yang berkaitan dengan transisi energi, pengurangan emisi, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ketahanan pangan dan ekonomi sirkular.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang menyampaikan keynote speech. Dalam paparannya, Bima menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi dan menekan emisi.
Menurutnya, komitmen terkait transisi energi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aksi nyata yang memiliki target serta indikator yang jelas dan terukur.
“Dalam hal transisi energi, kuncinya memang pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya wilayah, pemerintah daerah juga punya anggaran, pemerintah daerah memiliki desain program, dan target Nationally Determined Contribution kita betul-betul ditentukan, dibentuk oleh teman-teman pemerintah daerah,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, terdapat tujuh peran strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan energi dan mengurangi emisi melalui transisi energi yang berkeadilan.
Pertama, pemerintah daerah perlu memiliki baseline yang jelas sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk melalui inventarisasi emisi daerah yang akurat.
Kedua, hasil inventarisasi tersebut dapat menjadi kontribusi pemerintah daerah dalam menyediakan data bagi pemerintah pusat guna memperkuat gambaran kondisi emisi secara nasional.
Ketiga, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan energi daerah berjalan secara sinkron dan selaras.
Keempat, pemerintah daerah perlu mendorong aksi konkret dengan mengendalikan sektor penyumbang emisi, seperti limbah, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan transportasi publik rendah emisi.
Kelima, pemerintah daerah perlu memperkuat adaptasi berbasis kondisi lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim, sehingga masyarakat memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap dampak perubahan iklim.
Keenam, pemerintah daerah perlu membuka akses pendanaan iklim melalui kemitraan dengan berbagai lembaga pendanaan sebagai alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketujuh, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan iklim investasi hijau dengan menarik investasi pada proyek-proyek energi bersih berskala kecil dan menengah di daerah.
Bima kembali menekankan bahwa seluruh komitmen tersebut harus diturunkan menjadi aksi yang dapat diukur dan dievaluasi.
“Kami mengharapkan teman-teman kepala daerah untuk menurunkan melalui aksi-aksi yang terukur. Ada targetnya, ada indikatornya,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk hadir sekaligus mempresentasikan berbagai program Kota Jambi dalam forum tersebut.
Menurutnya, penghargaan dari WWF menjadi motivasi bagi Pemkot Jambi untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada lingkungan, efisiensi energi, serta keberlanjutan.
“Alhamdulillah, kita mendapat penghargaan dari WWF sebagai The Most Improved City. Ini tentu menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Jambi untuk terus meningkatkan dan mengembangkan program-program yang berkaitan dengan transisi energi dan aksi iklim,” ujar Maulana.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana memaparkan sejumlah program yang tengah dan akan dikembangkan Pemkot Jambi, salah satunya kolaborasi bersama WWF dalam upaya meningkatkan efisiensi energi di RSUD Haji Abdul Manap.
“Yang pertama, program yang berkolaborasi dengan WWF untuk pengurangan energi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap. Saat ini sudah mulai proses pendampingan dan penyusunan program,” jelasnya.
Ia mengatakan, hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa konsumsi energi terbesar di rumah sakit tersebut berasal dari penggunaan alat pendingin ruangan serta berbagai peralatan kesehatan. Karena itu, ke depan akan didorong penggunaan peralatan yang lebih hemat energi.
“Saat ini juga sudah dipetakan, ternyata energi terbesar berada pada alat pendingin ruangan dan alat-alat kesehatan. Karena itu, ke depan akan dibantu alat-alat yang hemat energi,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Maulana juga mempresentasikan transformasi transportasi publik di Kota Jambi melalui pengembangan moda transportasi yang hemat energi berbasis kendaraan listrik.
“Di sini kami sampaikan bahwa program tersebut berdampak terhadap pengurangan emisi sekaligus penghematan biaya,” ungkapnya.
Pemkot Jambi juga memaparkan program LAgro Koja yang diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian perkotaan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kemudian kami juga menyampaikan program LAgro Koja dalam rangka pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan ketahanan pangan,” lanjut Maulana.
Tidak kalah penting, transformasi tata kelola persampahan juga menjadi bagian dari komitmen Kota Jambi dalam aksi iklim. Pemkot Jambi terus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah dari pola terbuka menuju sistem yang lebih tertutup dan terintegrasi melalui Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).
Menurut Maulana, pengelolaan sampah tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular.
“Dari tata kelola sampah ini kita mendorong sampah dapat dimanfaatkan menjadi energi. Sampah telah dipilah di depo, selanjutnya residunya dapat dimanfaatkan kembali di TPA,” jelasnya.
Maulana berharap berbagai inovasi dan kolaborasi yang telah dikembangkan tersebut dapat terus diperkuat, sehingga memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi.
“Mudah-mudahan program ini bisa terus dikembangkan dan direplikasi di tempat lain. Kita ingin pembangunan di Kota Jambi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkas Wali Kota Maulana.
Penghargaan The Most Improved City dari WWF tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Kota Jambi untuk terus memperkuat komitmen dalam menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata, kolaborasi, inovasi teknologi, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan.
