JAMBI28TV, JAMBI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pemanfaatan rantai pasok pangan lokal.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jambi menyebut, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan kapasitas pasokan pangan lokal dan belum meratanya sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, dalam diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang digelar secara virtual.
Dalam forum tersebut, Kepala Seksi PPA 2C Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Mustaqim Siga, menjelaskan keterkaitan program MBG dengan penguatan aktivitas ekonomi daerah, terutama pada sektor perdagangan dan distribusi, pertanian dan pangan, serta penyerapan tenaga kerja.
“MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga instrumen ekonomi yang mampu menciptakan permintaan stabil bagi produk pangan lokal. Namun, tanpa penguatan kapasitas produsen lokal, manfaat ekonominya bisa bocor ke luar daerah,” ujar Mustaqim.
234 SPPG Sudah Beroperasi
Berdasarkan data yang dipaparkan Kanwil DJPb Jambi, hingga Juni 2026 telah beroperasi 234 unit SPPG di Provinsi Jambi.
Program tersebut melibatkan 677 pemasok, menyerap 10.145 petugas, dan melayani 459.688 penerima manfaat.
Realisasi itu baru mencapai sekitar 55,19 persen dari target 424 SPPG dan 50,70 persen dari target 906.654 penerima manfaat.
Menurut Mustaqim, perkembangan tersebut menunjukkan akselerasi operasional yang cukup kuat, khususnya dalam pembentukan jaringan pemasok dan penyerapan tenaga kerja.
“Setiap penambahan satu unit SPPG menyerap sekitar 47 tenaga kerja. Estimasi aliran upah langsung mencapai Rp1,01 miliar per hari,” ungkapnya.
Pasokan Pangan Lokal Masih Jadi Tantangan
Meski berkembang cukup cepat, optimalisasi dampak ekonomi MBG masih menghadapi sejumlah persoalan.
Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas dan kontinuitas pasokan bahan pangan lokal. Produksi beras lokal disebut baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan, sementara pasokan susu, buah, ayam, dan sayuran masih terbatas sehingga kebutuhan dari luar daerah masih diperlukan.
Selain itu, distribusi SPPG juga belum merata antarwilayah.
Kota Jambi tercatat mendominasi dengan 53 unit SPPG dan 109.422 penerima manfaat. Sementara itu, Kota Sungai Penuh memiliki 11 unit SPPG dengan 24.638 penerima manfaat.
“Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan disparitas manfaat ekonomi antarwilayah,” tegas Mustaqim.
Persoalan lainnya adalah keterlambatan pencairan dana operasional serta proses sertifikasi halal yang masih membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kelancaran operasional sebagian SPPG dan pemasok.
Di sisi lain, ketersediaan tenaga ahli gizi yang belum sepenuhnya terpenuhi juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kapasitas penyusunan menu dan pengawasan standar gizi.
Berpeluang Gerakkan Ekonomi Jambi
Kanwil DJPb Jambi menilai program MBG memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi daerah.
Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 13,92 persen terhadap PDRB Jambi, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 32,98 persen.
Menurut Mustaqim, pengadaan rutin untuk kebutuhan MBG dapat menciptakan tambahan permintaan bahan pangan dan barang pendukung melalui pemasok, distributor, hingga pedagang.
“Pengadaan rutin MBG menciptakan tambahan permintaan bahan pangan dan barang pendukung melalui pemasok, distributor, dan pedagang. Ini adalah peluang besar bagi produsen lokal,” ujarnya.
Dampak terhadap rumah tangga penerima manfaat juga mulai terlihat. Survei terhadap 54 rumah tangga menunjukkan 43,1 persen responden merasa lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan makan, sedangkan 42,2 persen melaporkan adanya penghematan pengeluaran.
Namun, manfaat tersebut dinilai belum merata dan belum sepenuhnya mengubah pola pengeluaran keluarga.
Dorong Petani, Peternak hingga UMKM Terlibat
Untuk memperbesar dampak ekonomi MBG di daerah, Kanwil DJPb Jambi mendorong terciptanya kepastian pasar bagi produk pangan lokal.
Kemitraan antara SPPG dengan produsen, koperasi atau BUMDes, serta UMKM dinilai penting untuk memperkuat agregasi pasokan, menjaga mutu, dan memastikan kontinuitas pengiriman.
Pengembangan sentra produksi dan pengolahan pangan berbasis potensi wilayah juga menjadi salah satu peluang. Di antaranya hortikultura Kerinci, produksi padi di Tanjung Jabung Timur, serta sentra perikanan sesuai potensi masing-masing daerah.
“Kunci optimalisasinya adalah semakin besar kebutuhan MBG dapat dipenuhi oleh produsen dan pelaku usaha lokal, semakin besar bagian belanja program yang dapat berputar dan dipertahankan dalam perekonomian Jambi,” tegas Mustaqim.
Ia menambahkan, pembayaran tenaga kerja dan pembelian bahan baku dari petani, peternak, pedagang, maupun UMKM lokal dapat meningkatkan perputaran pendapatan di daerah.
Empat Prioritas yang Didorong
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi merekomendasikan empat prioritas tindak lanjut.
Pertama, mempercepat kesiapan operasional SPPG, termasuk penyelesaian kendala dana operasional, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sertifikasi halal.
Kedua, melakukan pemetaan kebutuhan dan kapasitas wilayah guna mengidentifikasi daerah prioritas.
Ketiga, memfasilitasi kemitraan produsen lokal melalui kerja sama pasokan terjadwal antara SPPG dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Keempat, memperkuat monitoring dan tata kelola untuk memastikan kualitas, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap standar.
“Perluasan MBG perlu berjalan bersama kesiapan SPPG, kapasitas produksi lokal, keterlibatan pelaku usaha daerah, dan tata kelola yang kuat agar manfaat ekonomi semakin banyak bertahan di Provinsi Jambi,” pungkas Mustaqim.
Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyatakan akan terus mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal melalui program MBG, sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara dan upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. (Agus)
