JAMBI28.TV, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dengan menerbitkan dua peraturan baru, yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (KK PIKK) serta POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta melindungi konsumen dan masyarakat.
POJK Nomor 30 Tahun 2024: Pengawasan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
Penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2024 menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan secara terintegrasi terhadap grup atau kelompok lembaga jasa keuangan (LJK) yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemilik yang sama. POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang disusun berdasarkan mandat Bab XV mengenai Konglomerasi Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Tujuan dan Penyelarasan
POJK KK PIKK dirancang untuk menyelaraskan pengaturan Konglomerasi Keuangan dengan ketentuan internasional dan hasil benchmarking dari berbagai negara. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan sektor keuangan di Indonesia yang sehat, mandiri, kompetitif, serta mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Dengan pengawasan yang terintegrasi, Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan (sustainable), dan berkeadilan.
Pokok Pengaturan POJK Nomor 30 Tahun 2024
- Kriteria KK yang Wajib Membentuk PIKK: Mengatur tata cara pembentukan PIKK untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.
- Tugas dan Tanggung Jawab PIKK: Meliputi pengendalian, konsolidasi, dan tanggung jawab terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan.
- Kriteria Kepemilikan dan Pengendalian dalam KK: Termasuk tata cara perubahan kepemilikan dan kepengurusan PIKK.
- Larangan Kepemilikan Silang: Mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.
- Kewenangan OJK: Memberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan tertentu terkait pengawasan Konglomerasi Keuangan.
- Pengakhiran PIKK: Menetapkan prosedur pengakhiran PIKK dan tindak lanjut pembentukannya.
Pemberlakuan
POJK Nomor 30 Tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 23 Desember 2024. Dengan diberlakukannya peraturan ini, POJK Nomor 45/POJK.03/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, ketentuan OJK lainnya yang mengatur Konglomerasi Keuangan, seperti Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK yang baru.
POJK Nomor 31 Tahun 2024: Penguatan Fungsi Pengawasan melalui Perintah Tertulis
POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis diterbitkan untuk memperkuat fungsi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) baik secara prudensial maupun perilaku pasar (market conduct). Langkah ini dilakukan agar kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dalam mendukung sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil.
Dasar Hukum
Peraturan ini disusun berdasarkan amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagaimana telah diubah oleh UU P2SK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK).
Pokok Pengaturan POJK Nomor 31 Tahun 2024
- Perintah P3IK: Penambahan ketentuan untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi LJK sesuai Pasal 8A UU OJK.
- Penyelarasan Pengawasan Market Conduct: Mengatur pemberian perintah atau tindakan tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pencabutan Peraturan Lama:
- POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis.
- POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Penanganan Permasalahan Bank.
- POJK Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Penanganan Permasalahan LJK Nonbank.
Meskipun peraturan-peraturan tersebut dicabut, ketentuan pelaksana yang tidak bertentangan dengan POJK Nomor 31 Tahun 2024 tetap berlaku.
Manfaat dari Kedua POJK Baru
- Pengawasan yang Lebih Efektif: Dengan POJK Nomor 30 dan 31 Tahun 2024, OJK dapat mengintegrasikan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh dan memperkuat fungsi pengawasan melalui pemberian Perintah Tertulis.
- Stabilitas Sistem Keuangan: Kedua peraturan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Perlindungan Konsumen: Melalui pengawasan market conduct yang lebih ketat, konsumen dapat terlindungi dari praktik yang merugikan.
- Dukungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Peraturan ini mendukung pengembangan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.
Dengan pemberlakuan POJK Nomor 30 dan 31 Tahun 2024, OJK mempertegas komitmennya untuk terus mendukung sektor jasa keuangan yang lebih kuat, transparan, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. (Agus)
