JAMBI28TV, BATANGHARI – Keresahan melanda para perangkat desa se-Kabupaten Batang Hari. Mereka menghadapi kenyataan pahit ketika gaji atau penghasilan tetap (Siltap) selama dua bulan tak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Tersendatnya penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi masalah yang tidak hanya mempengaruhi pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga mengancam kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa yang sangat bergantung pada gaji tersebut.
Situasi ini telah memaksa sebagian besar perangkat desa, yang merupakan abdi negara dengan strata rendah, untuk bertahan hidup dengan cara yang sulit. Mereka terpaksa “menebalkan wajah” untuk berhutang di kedai atau toko demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan, meskipun pemasukan tak kunjung datang.
Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya saat ditemui Jambi28TV mengungkapkan betapa sulitnya situasi ini. “Gaji perangkat ini selalu molor, sekarang sudah dua bulan belum menerima gaji. Kadang-kadang kami harus berhutang dulu ke pihak lain seperti toko dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak sekali yang harus dibayar, seperti biaya sekolah anak yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Meski begitu, mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat di desa. Pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan tetap berjalan meskipun hak mereka seringkali diabaikan.
“Gaji kami terakhir kali dibayar pada bulan Juni dan Juli, tapi Agustus belum ada pembayaran. Kami tetap menjalankan kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat di desa dengan baik, tetapi hak kami seringkali diabaikan,” pungkasnya dengan nada kesal.
Situasi ini mencerminkan ketidakstabilan yang mengganggu kehidupan para perangkat desa yang seharusnya mendapatkan hak mereka secara tepat waktu. Tersendatnya penyaluran DD dan ADD tidak hanya merusak program pembangunan desa, tetapi juga menambah beban psikologis dan finansial para perangkat desa yang sudah bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit agar penyaluran gaji perangkat desa dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Para perangkat desa yang merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa, layak mendapatkan perhatian lebih dan diperlakukan dengan adil agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan profesional. (Ilham)
