JAMBI28.TV, KOTA JAMBI – Komunitas lingkungan Sahabat Alam Jambi menggelar Seminar Sehari bertema “Pemkot Jambi Mendengar”, yang digelar pada Rabu, 14 Mei 2025 di Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Mengangkat topik “Model Kolaborasi Penanganan Banjir,” seminar ini menghadirkan langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, yang memaparkan langkah-langkah nyata dan strategi besar penanganan banjir di Kota Jambi.
Seminar ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga komunitas lingkungan, seperti Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H (Rektor Universitas Jambi), David Partonggo Oloan Marpaung S.T., M.P.SDA (Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI), Yazzer Arafat, S.T., M.T (Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi), Dr. (Cand) Soni Pratomo, N.T., I.A.I (Ahli Tata Ruang/Akademisi Universitas Adiwangsa Jambi/Ahli Tata Ruang) dan Prof. Dr. Ir. Aswandi, M.Si (Ahli Lingkungan/Akademisi Universitas Jambi).
Para narasumber turut memberikan beragam perspektif yang memperkaya diskusi mengenai penanganan banjir melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
Wali Kota Jambi dokter Maulana yang juga sebagai Keynote Speaker, turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Sahabat Alam Jambi. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah positif dalam membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam isu strategis penanganan banjir.
“Saya menyambut baik inisiatif yang dilakukan Sahabat Alam Jambi. Forum seperti ini penting untuk membangun kesalingpahaman, mempertemukan data teknis dengan suara warga, agar penanganan banjir bisa lebih tepat sasaran dan kolaboratif,” ujar Maulana.
Dalam paparannya, Ia menegaskan bahwa banjir bukan lagi masalah teknis semata, melainkan isu yang menuntut kolaborasi, keberanian menata ruang, serta kesadaran ekologis kolektif.
“Saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Selain bersama-sama komponen masyarakat, kita juga harus memperkuat sinergi dengan semua instansi terkait, baik pusat maupun daerah,” tambah Maulana.
Ia memaparkan secara komprehensif sejumlah langkah konkret saat ini sebagai respons langsung terhadap banjir yang terjadi di Kota Jambi.
Kata Maulana, Pemkot telah membangun koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI), Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya dalam menyelesaikan pekerjaan lintas kewenangan seperti revitalisasi sungai dan kolam retensi.
Selain itu, Pemkot juga menjalankan program normalisasi sungai dan perbaikan drainase sepanjang 28,4 kilometer yang dilakukan dalam program 100 hari kerja, seperti di kawasan Jalan H. Juanda, Kimaja, dan sejumlah area padat penduduk yang menjadi lokasi prioritas.
“Ini bukan janji, tapi aksi. Kita selesaikan satu per satu, terutama di titik-titik genangan kritis,” tegas Maulana.
Wali Kota Jambi itu juga memaparkan strategi besar penanganan banjir Kota Jambi, dari Infrastruktur hingga ketahanan ekologis, yang menjadi arah penanganan banjir jangka menengah dan panjang, sebagaimana tertuang dalam Masterplan Penanganan Banjir Kota Jambi Tahun 2024.
Pertama, menyebarkan Penampung Air Hujan (PAH) di permukiman. PAH akan dibangun di lingkungan warga untuk menggantikan fungsi kanopi dan aquifer tanah yang rusak. Tujuannya untuk menampung air hujan langsung di kawasan pemukiman agar tidak menambah beban saluran utama.
“Banyak kawasan kita yang kehilangan resapan air alami. Maka kita bangun PAH sebagai solusi sederhana namun berdampak besar,” jelasnya.
Kedua, membangun kolam retensi permanen di empat titik. Maulana menyebut, kolam retensi akan dibangun di Lorong Siswa, Lorong Arwah, MTsN Tanjung Sari, dan Lorong Amal. Kolam ini tidak hanya berfungsi teknis, tapi juga dirancang sebagai ruang terbuka hijau.
“Kita ingin kolam retensi ini tak hanya berfungsi teknis, tapi juga jadi paru-paru kota, tempat warga bisa berkumpul dan menikmati ruang hijau,” sebutnya.
Sementara itu, penegakan aturan sempadan sungai dan penertiban bangunan juga menjadi hal penting. Maulana menegaskan komitmennya menertibkan bangunan liar di tepi sungai sesuai Perda RTRW Nomor 5 Tahun 2024.
“Ini bukan soal menggusur, tapi soal menyelamatkan. Kalau kita biarkan bangunan berdiri di tepi sungai, maka kita sedang mengundang bencana,” tegas Maulana.
Maulana juga mengatakan, perlunya mendesain ulang kapasitas sungai sesuai debit banjir Q25. Sungai-sungai Kota Jambi akan direvitalisasi agar mampu menampung debit hujan ekstrem berdasarkan perhitungan Q25.
“Kita tidak bisa terus bermain di debit Q2. Sekali hujan ekstrem, habis semuanya. Maka desain ulang ini sangat penting,” ungkapnya.
Selain itu, juga perlu dilakukan optimalisasi penampang air dan sistem drainase. Kata Maualana, Pemkot Jambi akan menjalankan normalisasi dan naturalisasi sungai serta meningkatkan kapasitas drainase kawasan.
“Air itu harus diberi ruang. Maka drainase bukan hanya tentang gorong-gorong, tapi soal sistem alir yang berpikir ke depan,” katanya.
Maulana juga menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dan diplomasi teknis. Pemkot Jambi, kata Maulana akan terus memperluas jejaring kerja sama dengan mitra nasional dan internasional, termasuk dengan Temasek Polytechnic Singapore, untuk pengelolaan air berbasis pengetahuan.
“Kita sudah berdiskusi dengan Temasek. Ini langkah awal menuju tata kelola banjir yang modern dan berbasis ilmu pengetahuan,” terang Maulana.
Maulana kembali menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi banjir. Ia menegaskan bahwa pembangunan kota harus berjalan seiring dengan ketangguhan menghadapi bencana.
“Kita ingin kota ini tumbuh, tapi tidak boleh rapuh terhadap bencana. Kebersamaan membuat kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Sekecil apapun peran dari warga, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah termasuk menolong kami dalam upaya penanganan banjir di Kota Jambi ini,” katanya.
Lebih lanjut, Maulana menyampaikan rasa bangganya ketika semua elemen masyarakat, akademisi, ahli, komunitas, hingga tokoh masyarakat berkumpul dalam satu forum untuk menyamakan persepsi dan bersama-sama mencari solusi.
“Kita ingin mendengar masukan dan paparan dari para akademisi dan berbagai ahli di bidangnya. Ini merupakan langkah kolaboratif yang telah dan akan terus kita lakukan, demi menjaga Kota Jambi secara bersama-sama,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Muhtadi Putra Nusa dalam laporannya mengatakan, penyelenggaraan seminar ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan bersama atas meningkatnya intensitas dan dampak banjir yang terjadi di Kota Jambi.
“Sebagai komunitas yang konsisten mendorong kesadaran lingkungan dan tata kelola air yang berkelanjutan, Sahabat Alam Jambi memandang perlunya ruang dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini diharapkan menjadi jembatan aspirasi publik, sekaligus wadah mendorong kolaborasi nyata dalam merumuskan solusi-solusi sistemik yang tak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Sahabat Alam Jambi, Jefri B.E., menegaskan bahwa seminar ini juga lahir dari semangat untuk membangun pemahaman bersama dalam menghadapi persoalan banjir. Ia mencermati, Wali Kota Jambi beserta jajarannya telah melakukan berbagai langkah nyata dalam penanganan banjir. Namun demikian, tidak semua capaian dan kerja-kerja teknis tersebut tercermin secara utuh di tengah persepsi publik. Sementara itu, peran serta masyarakat sangatlah krusial, karena penanganan banjir sejatinya bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kolektif.
“Kami melihat Wali Kota Jambi beserta jajaran telah bekerja keras dalam menangani persoalan banjir. Namun, masih banyak upaya itu yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Padahal, partisipasi warga adalah kunci, karena banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kebiasaan dan kesadaran kolektif,” ujarnya.
Jefri menambahkan, pendekatan yang dibangun Pemkot Jambi melalui model pembangunan berbasis komunitas (community-based development) merupakan arah yang tepat, dan perlu terus diperkuat melalui ruang-ruang dialog seperti ini.
“Kami percaya, semakin masyarakat merasa dilibatkan, maka semakin besar pula tanggung jawab bersama dalam menjaga kota ini dari risiko bencana,” jelasnya.
Forum yang melibatkan berbagai unsur kepentingan tersebut, menumbuhkan dukungan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk membangun sinergi agar tercipta kerangka kerja kolaboratif yang konkret dan berkelanjutan dalam upaya penanganan banjir di Kota Jambi.
Turut hadir dalam seminar itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jambi Johansyah, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, perwakilan unsur Forkopimda kota Jambi, Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemkot Jambi, unsur Kecamatan, Forum RT, perwakilan Organisasi Masyarakat, NGO, serta Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jambi.
