JAMBI28TV, BATANGHARI – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa di Kabupaten Batanghari, Jambi, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji mereka yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Bahkan, gaji ke-13 yang seharusnya menjadi hak mereka hingga kini belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai pemerintahan, mengingat gaji ke-13 tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak dan keperluan rumah tangga menjelang tahun ajaran baru.
“Di kabupaten dan kota lain di Provinsi Jambi, gaji ke-13 ASN sudah cair. Kenapa di Batanghari belum juga? Kabarnya uangnya sudah masuk ke kas daerah, tapi belum juga kami terima. Digunakan ke mana uang kami itu?” ungkap seorang ASN Pemkab Batanghari yang enggan disebutkan namanya, Senin (8/7/2025).
Keluhan serupa juga disampaikan ASN lainnya. Mereka menduga dana gaji ke-13 yang sudah masuk ke kas daerah telah digunakan untuk menutupi kewajiban utang daerah, termasuk ke Bank 9 Jambi.
“Kalau dugaan itu benar, sungguh keterlaluan. Gaji ke-13 adalah kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan RI yang disetujui oleh Presiden untuk membantu biaya sekolah dan mendukung kesejahteraan ASN. Kenapa harus ditahan atau dialihkan?” tegas salah satu ASN.
Masalah ini pun menjadi sorotan di kalangan internal Pemkab Batanghari. Pada apel pagi yang digelar Senin pekan lalu di halaman Kantor Bupati, seorang pejabat eselon II bahkan secara terbuka mempertanyakan keterlambatan pencairan gaji ke-13 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Tessar Arlin.
“Waktu itu, situasi cukup panas. Banyak ASN yang meneriaki Kepala Bakeuda dan juga Pj Sekda. Mereka menuntut kejelasan soal hak mereka,” ucap seorang saksi mata yang hadir di lokasi.
Tak hanya ASN, para perangkat desa di Batanghari juga mengalami nasib serupa. Gaji yang belum diterima hingga enam bulan terakhir membuat kondisi ekonomi mereka semakin terjepit.
“Kami sudah jujur-jujuran saja, rokok pun harus ngebon di warung. Kalau begini terus, orang toko pun sudah tak percaya lagi. Kasihan perangkat desa kami,” keluh salah satu kepala desa dengan logat khas Melayu Jambi.
Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan konkret dan memberikan kejelasan terhadap pembayaran hak-hak mereka. “Tolong sampaikan ke atas, kami mohon diperjuangkan. Ini sudah terlalu lama,” ujarnya lirih. (Ilham)
