JAMBI28.TV, BATANGHARI – Kerusakan jalan di sejumlah titik di wilayah Desa Bajubang Laut dan sekitarnya semakin parah. Jalan yang menjadi akses utama penghubung lima desa, yaitu Desa Bajubang Laut, Sungai Baung, Aro, Singoan, dan Olak, kini dipenuhi lubang besar dan permukaan jalan yang rusak parah, akibat lalu lalang truk bermuatan melebihi tonase.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga aktivitas truk dengan muatan berlebih terus berlangsung tanpa kontrol yang ketat.
Tim Jambi28.TV yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi mencatat adanya puluhan titik kerusakan jalan, mulai dari Simpang Bajubang Laut hingga ke Desa Sungai Baung. Permukaan jalan yang semula beraspal kini berubah menjadi kubangan dan tanah berdebu, sangat membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan dan malam hari.
“Kami hampir setiap hari melintasi jalan ini. Semakin hari kondisinya semakin parah, kalau hujan lubangnya tertutup air dan sulit terlihat. Kalau musim panas, debu tebal beterbangan karena pasir di bahu jalan berserakan,” ujar Usin, salah satu pengguna jalan.
Truk-truk bermuatan tinggi yang mengangkut sawit, batu kerikil, dan pasir bukan hanya memperparah kerusakan jalan, tapi juga membahayakan pengendara lain. Jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat akhirnya mengalami keretakan hingga ambles.
“Harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Pengusaha dan perusahaan lokal juga punya tanggung jawab untuk menjaga infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari,” ucap seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap adanya pengaturan lalu lintas khusus untuk kendaraan berat, termasuk pembatasan waktu operasional dan jalur alternatif. Mereka juga meminta kontribusi nyata dari pelaku usaha yang memanfaatkan jalur tersebut secara intensif, baik dalam bentuk perawatan rutin maupun perbaikan jalan secara berkala
“Jangan tunggu sampai rusak total dan menelan korban. Jalan ini adalah nadi penghubung antar desa dan akses utama bagi ekonomi masyarakat,” tegas warga lainnya.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan. Kerja sama dengan pihak swasta juga mutlak dibutuhkan untuk mengurangi beban APBD dan mempercepat pemeliharaan infrastruktur jalan. (Ilham)
