JAMBI28TV, BATANGHARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya berturut-turut. Namun, di balik prestasi ini, Ratusan perangkat desa justru mengeluhkan gaji mereka yang belum dibayarkan selama enam bulan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dilakukan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Senin (16/6/2025). Bupati Batang Hari, Mhd Fadhil Arief, menerima langsung LHP tersebut dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat.
Bupati Fadhil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berkinerja baik hingga kembali meraih WTP. Namun, ironisnya, di saat yang sama, ratusan perangkat desa justru belum menerima gaji mereka selama berbulan-bulan.
Menurut sejumlah perangkat desa berdasarkan hasil investigasi awak media dilapangan, pembayaran gaji seringkali terlambat dan tidak menentu. Pada 2024, ada yang belum menerima gaji selama 3-4 bulan terakhir. Sementara di 2025, gaji hanya dibayarkan hingga Maret, sedangkan April, Mei, dan Juni belum cair.
“Kami belum menerima gaji sama sekali untuk beberapa bulan terakhir. Tahun lalu pun masih ada tunggakan,” ungkap seorang kepala desa yang enggan disebut namanya.
Keterlambatan ini terjadi karena Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab belum cair. Akibatnya, banyak perangkat desa terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Banyak yang mengeluh sampai harus pinjam sana-sini karena gaji belum cair. Ini sangat memberatkan kami,” tambahnya.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga pelayanan publik di tingkat desa. Dengan ketidakpastian gaji, kinerja pemerintahan desa pun terganggu.
Menanggapi hal ini, beberapa pertanyaan pun muncul dibanyak kalangan aktivis dan pemantau publik dengan mempertanyakan Bagaimana Pemkab bisa meraih WTP 12 kali berturut-turut, tetapi gagal memenuhi kewajiban dasar kepada perangkat desa? Apakah ada masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah?
Masyarakat terutama terutama para aktivis dan perangkat desa berharap Pemkab Batang Hari segera menuntaskan masalah ini sebelum prestasi WTP hanya menjadi pencitraan semata. (Ilham)
